Seruu.com - Menurut riset dari Lembaga Kajian dan Hak Asasi Demos dan Pusat Kajian Politik FISIP UI, indeks demokrasi Indonesia berada pada kisaran 4,99 dari skala 0 – 10. Dengan kata lain indeks demokrasi Indonesia masih rendah. Berdasarkan penelitian itu, demokrasi Indonesia hanya ditopang pada bidang politik, sementara dari segi kesejahteraan atau ekonomi kerakyatan masih sangat lemah. Kenapa bisa demikian, padahal Indonesia disebut-sebut sebagai negara ketiga terbesar dalam hal demokrasi setelah Amerika Serikat dan India.
 
 

Soal demokrasi dan kesejahteraan rakyat inilah yang menjadi tema perbincangan program Pilar Demokrasi yang diselenggarakan KBR68H. Diskusi kali mengundang dua narasumber, masing-masing adalah Joko Widodo (Walikota Solo), dan Roihatul Aswidah (Kordinator Riset Demos).
 
Dalam pandangan Joko Widodo (Jokowi), yang utama bagi seorang kepala daerah adalah kemampuan komunikasi, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Jokowi memberi contoh pengalaman di Solo, di mana setiap tahun diselenggarakan  Rembug Kota, yang mengundang  sekitar 3.500  warga, untuk berbicara masalah kotanya. Di tingkat kecamatan ada yang namanya Rembug Wargo yang diundang 800-an warga, juga menyampaikan aspirasi yang mereka inginkan terhadap kotanya. Jokowi memberi contoh, bagaimana dengan dialog, PKL (pedagang kaki lima) bersedia dipindahkan, setelah melalui 54 kali pertemuan, padahal sebelumnya selama 20 tahun tak mau dipindahkan.
 
Roihatul mengakui berdasar riset Demos, indeks demokrasi di Indonesia memang tidak begitu menggembirakan. Di bawah nilai rata-rata, jadi dibawah 5, yaitu 4,99. Ada beberapa elemen yang dinilai, misalnya sejauh mana masyarakat bebas melaksanakan hidup dan sebagainya.

Kemudian ada beberapa elemen pada kesetaraan, sejauh mana masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat itu sudah mendapatkan kekuasaan secara terdistribusi. Jadi tidak pada satu titik atau terkonsentrasi pada satu titik dimana itu kita lihat dan itu hasilnya 4,99. Liberalisasi di bidang politik memang tinggi berdasarkan penelitian Demos, tetapi  tidak cukup untuk membagikan kekuasaan dengan lebih setara pada bidang-bidang yang lain terutama pada ekonomi
 
Jokowi membeberkan kembali manfaat mediasi semacam Rembug Kota atau Rembug Warga, sebagaipublic space agar warga bisa saling berinteraksi. Jokowi menceritakan waktu awal-awal masuk ke Balai Kota, menurutnya hampir tiap dua hari ada demo. Pintu gerbang balaikota dibuka, yang demo suruh masuk, kemudian kita ajak dialog, kenapa  tidak setuju, menolaknya karena apa, kemudian bagaimana solusi menurut warga. Sekarang pintu gerbang balaikota yang jaga bukan Satpol PP, tapi dari Humas.

Setelah diajak bicara, pada tahun kedua, pada tahun ketiga dan seterusnya tidak ada demo lagi. Jokowi juga memegang prinsip, bila ada konflik lahan, Jokowi selalu berpihak pada rakyat bukan investor, seperti kasus tukar guling lokasi pabrik es di kawasan Purwosari.
 
Roihatul memberikan apresiasi pada gaya kepemimpinan Jokowi, yang disebutnya sangat terbuka. Terkait soal proses demokrasi yang memprihatinkan, ditemukan adanya keputusan representasi yang buruk. Artinya seluruh pengambilan kebijakan itu, tidak didasarkan pada kepentingan warganya, jadi kurang representatif. Itu yang menjadikan Solo berbeda dibanding kota lain, di mana Solo ternyata sangat aspiratif.

Jokowi selaku walikota  sangat mendengar begitu banyak suara rakyatnya, kemudian dirumuskan dalam kebijakan-kebijakanPemkot Solo. “Saya kira itu merupakan titik yang paling penting dari kepemimpinan Jokowi, misalnya soal penggusuran  ditangani dengan sangat manusiawi,” tegas Roihatul. [KBR68H/seruu]