Seruu.com - Solusi pemerintah Indonesia untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya dana otonomi khusus (Otsus)  serta mengawasi percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat dengan membentuk Unit percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat ( UP4B) yang di bawahi langsung oleh Wakil Presiden RI, Budiono mengundang reaksi penolakan dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Wakil Ketua KNPB Wilayah Sorong, Kantius Eselo di Kantor Redaksi Radar Sorong (Group JPNN) kemarin (2/1) menegaskan, pihaknya menolak kehadiran UP4B karena menurutnya UP4B bukan merupakan solusi bagi rakyat  Papua dan Papua Barat, namun melainkan hanya jadi lahan korupsi  bagi para pejabat.

”Dengan adanya UP4B ini bukan merupakan solusi atas kondisi rakyat Papua dan Papua Barat, melainkan ini hanya akan menjadi ajang korupsi bagi para pejabat-pejabat yang ada di Papua dan Papua Barat sendiri. Sementara rakyat akan tetap dalam kondisi terpuruk.”tandasnya.

Menilai UP4B bukan solusi bagi penyelesaian masalah di Papua dan Papua Barat, Kantius Eselo pun mengatakan pihaknya tetap menginginkan adanya referendum.

”Kami tetap meminta adanya referendum dan kami secara tegas menolak adanya  UP4B karena rakyat Papua dan Papua Barat tidak butuh adanya UP4B ini dan lebih baik pemerintah Indonesia perhatikan dulu kesejahteraan rakyat, sebelum bicara soal percepatan pembangunan.”ujar  Kntius Eselo didampingi Ayus Dabi selaku diplomasi dan Beni Kiban yang merupakan Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ditambahkan oleh Beni Kiban yang merupakan Ketua Komisi Hukum dan HAM bahwa UP4B ini juga bukan merupakan solusi atas pelanggaran Ham dan kekerasan yang sudah dialami oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

”Saya tegaskan disini bahwa dengan adanya UP4B sama saja dengan adanya Otsus jilid kedua  yang dilaksanakan di Papua dan Papua Barat. Oleh karenanya kami menilai bahwa UP4B itu akan sama kejadiannya dengan Otsus yang sama sekali tidak menyentuh masyarakat. Namun yang sejahtera adalah para pejabat saja,”ujar Beni Kiban,

Lanjut dikatakan, sebaiknya pemerintah Indonesia lebih fokus dengan penegakkan atas pelanggaran hukum dan HAM di Papua dan Papua Barat, setelah itu barulah bicara masalah pembangunan.

Lanjut, Ayus Dabi selaku diplomasi dari KNPB juga menambahkan bahwa untuk menentukan langkah yang jelas di Papua dan Papua Barat, sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  harus berkomitmen dahulu dengan TPN/OPM serta masyarakat Papua dan Papua Barat. [ms]