Salah seorang peserta jahit mulut dari petani pulau Padang, Riau

Jakarta, Seruu.com- Aksi Mogok makan dan jahit mulut yang dilakukan petani dari Pulau Padang, Riau,  dihentikan tepat Tahun Baru  Minggu (1/1/2012), namun tenda mogok makan masih berdiri kokoh. Sesekali peserta aksi masih melakukan orasi dan mosi tidak percaya terhadap kepempinan SBY-Boediono yang telah gagal mensejahterakan rakyat dan menjadi centeng kapitalisme.

"Semua peserta aksi jahit mulut menghentikan aksinya tepat saat pergantian tahun, disebabkan kondisinya yang sudah melemah dan membahayakan keselamatannya," kata koordinator Serikat Tani Nasional Binbin Firman Tresnadi kepada Seruu.com, Selasa (3/1).

"Selama 21hari warga melakukan aksi jahit mulut,sudah ada 13 peserta aksi yang dilarikan ke RSCM,"Bahkan ibu purwati (47) harus dibawa ke RSCM sampai dua kali karena mengalami pendarahan " imbuh Binbin.

"Meskipun aksi jahit mulut sudah dihentikan  Namun, warga dan petani Riau akan tetap bertahan di depan gedung DPR.

Lebih lanjut Binbin juga menegaskan bahwa sampai saat ini para peserta aksi terus berkomunikasi dengan seluruh kekuatan pro demokrasi baik di kepulauan Meranti, Padang maupun di Jakarta. "Ini kita lakukan untuk menyamakan presepsi tentang garis perjuangan rakyat melawan kezoliman penguasa," tandasnya.

Rencananya para petani yang masih bertahan di depan DPR RI akan kembali mendatangi Kementrian Kehutanan Kamis depan untuk menuntut pencabutan SK Kemenhut yang memberi izin kepada RAPP.

"Kamis (5/1/2012) kami akan kembali mengepung Kementiran Kehutanan untuk memaksa mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 327 Tahun 2009 yang memberikan izin hutan tanam industri untuk PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP)," tegasnya.

Binbin juga menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah ada dukungan dari 4 Anggota DPD RI Dapil Riau, "Mereka sudah berjanji untuk mendampingi warga berdemonstrasi ke Kementirian Kehutanan," katanya

Kedepan menurut Binbin, pihaknya bersama para petani akan terus bertahan hingga pemerintah mencabut izin tersebut.

"Hari ini, 23 hari sudah, kami didepan gedung DPR. Petani dan warga akan terus bertahan sampai Rezim SBY, memaksa Kementerian Kehutanan mencabut izin perusahaan RAPP yang telah merusak ekosistem hutan industri di wilayah warga serta menggusur lahan yang dimiliki warga setempat," ujarnya. [Simon Salakory]