Ridwan Darmawan Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Jaringan IHCS (Indonesia Human Rights Committee for Social Justice)

Jakarta, Seruu.com - Kekerasan terhadap warga sipil yang merebak di Papua belakangan ini membuat kalangan aktivis khawatir bahwa konflik di Papua bukan semakin mereda namun justru selama ini diredam dan disembunyikan dari pandangan publik secara sistematis. Sehingga akhirnya letupan-letupan dan insiden di berbagai tempat belakangan ini hanya bagian kecil dari rentetan kekerasan yang sebenarnya telah terjadi di bumi cenderawasih.

Hal tersebut diungkapkan oleh Aktivis Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHRCS), Ridwan Darmawan dalam pesannya kepada seruu.com, Sabtu (09/6/2012).

Ia juga mengatakan bahwa sejauh ini SBY - Boediono seolah tidak mampu menangani hal tersebut dengan baik dan persoalan yang selama ini terjadi tidak kunjung tuntas layaknya masalah laten yang selalu timbul dan tenggelam.

"Papua adalah persoalan laten yg hingga saat ini belum bisa ditangani oleh pemerintahan SBY-Boediono. Persoalan papua adalah persoalan yg komplek mulai dari persoalan HAM, baik sipil politik maupun HAM dlm rumpun Ekonomi, sosial budaya, masalah politik dan keamanan, khususnya terkait historisitas integrasi Papua yang terus menerus menuai kontroversi, baik ditingkat nasional maupun ditingkatan global. Belum lagi jika dikaitkan dgn ketimpangan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial yang sangat mencolok apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain dinegeri ini," terangnya.

Lebih ironis lagi menurut Ridwan, semua hal tersebut terjadi dan harus dirasakan rakyat Papua disaat korporasi-korporasi besar Dunia beroperasi mengekpoitasi kekayaan alam Papua disana. Akibatnya konflikpun seolah tidak berujung pangkal. Semua ditambah dengan ketidakprofesionalan dari aparat dan negara yang terkesan melakukan pembiaran atas kasus-kasus di Papua.

"Mengguritanya konflik-konflik penguasaan atas tanah-tanah adat di sana juga menyebabkan suburnya ketidakadilan disana. Ditambah lagi, hutang-hutang masa lalu terkait impunitas para pelaku pelanggaran HAM masa lalu, sebut saja kasus Abepura, Wamena, Wasior yg hingga kini belum ditemukan dan dihukum menyisakan persoalan tersendiri.. Belum lagi penembakan-[enembakan terjadi beberapa kali di areal freeport belum lama ini, jg belum bisa diungkap siapa pelaku sesungguhnya, apa lagi dihukum, hal itu jelas menimbulkan ketidakpuasan dan juga tidak ada efek jera untuk para pelaku teror disana," tandasnya.

Untuk itu Ridwan menilai ketegasan SBY-Boediono dalam menyelesaikan konflik dibutuhkan disini. "Solusi utamanya adalah segera audit/inventarisasi seluruh persoalan-persoalan di Papua tadi oleh pemerintah. Dan lakukan fasilitasi dialog disana untuk mengurai kerumitan-kerumitan persoalan disana. Dengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat Papua. Lalu laksanakan! SBY-Boediono harus menujukkan & membuktikan  kepemimpinannya di Papua," pungkas Ridwan. [musashi]