Jakarta, Seruu.com - Meski salah satu terdakwa kasus surat palsu Mahkamah Kosntitusi, Masyhuri Hasan telah divonis bersalah dan dihukum 1 tahun penjara namun hingga kini polisi menyatakan bahwa mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati belum bisa dijerat dan dijadikan tersangka.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Saud Usman Nasution, hingga saat ini pihaknya belum bisa menjerat Andi Nuroati dikarenakan belum adanya bukti yang bisa mengarah kepada pimpinan Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat itu.

"Hingga saat ini kami belum menumukan bukti untuk menjerat ibu Andi Nurpati," tuturnya saat ditanyakan mengenai status Andi Nurpati di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (03/1/2012).

Hal tersebut menurut kuasa hukum Masyhuri, Edwin Partogi sangat bertentangan dengan fakta persidangan, dimana justru mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nupati lah yang seharusnya menjadi tersangka dan diadili.

"Harapan Masyhuri tentu majelis hakim akan membebaskannya dari segala dakwaan atau tuntutan, karena dari pemeriksaan di persidangan, kami telah buktikan tidak ada unsur dari Pasal 263 KUHP atau surat palsu yang terbukti. Yang terjadi sebenarnya adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang oleh Andi Nurpati yang menggunakan surat yang tidak patut atau semestinya untuk pengambilan keputusan," kata Edwin sebelum sidang vonis Masyhuri Hasan siang tadi. [fajrinur]