Korban Penembakan di Bima saat diangkat aparat (istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamen Hendrasaputra menilai penetapan 5 tersangka dari anggota kepolisian oleh Mabes Polri bukanlah langkah yang tepat dan merupakan upaya mencari kambing hitam saja dari negara terhadap tragedi berdarah di pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.

"Yang seharusnya di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tragedi Bima itu adalah Kapolri dan Bupati bima, bukan malah anggota Polres Bima yang notabane hanyalah pelaksana perintah," ujarnya dalam pesan BBM yang diterima redaksi , Senin (02/1/2012).

Hal ini terkait pernyataan kepala biro pengamanan internal divisi profesi dan pengamanan Mabes Polri, Brigjend Budi Wasesa bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hanya 5 orang polisi Resort Bima yang bisa dijadikan tersangka.

"Tapi kami menilai yang harus bertanggung jawab untuk tragedi bima adalah Kapolri Timur Pradopo dan Bupati Bima Fery Zulkarnain. Alasan LMND, sejak awal aksi pendudukan pelabuhan pada tanggal 19  FRAT Bima dan LMND secara Nasional sudah mengorganisir seluruh pengurus LMND di semua tingkatan untuk memohon kepada kapolri agar melakukan pendekatan dengan cara persuasif, bukan refresif. Serta meminta juga pihak kepolisian untuk dpt membantu masyarakat dalam melakukan negosiasi untuk pencabutan sk bupati no 188," terangnya.

Atas dasar itulah maka LMND secara tegas menuding Kapolri dan Bupati telah mengabaikan dengan sengaja peringatan dan upaya persuasif yang telah dilakukan para pendamping warga.

"Kesimpulannya jika memang mau menegakkan keadilan yang seharusnya menjadi tersangka adalah kapolri karena telah melegitimasi pembantaian terhadap masa aksi FRAT Bima, dan bupati bima yang juga mengeluarkan sk 188 tentang izin eksplorasi tambang tanpa melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat, Bima khususnya di kecamatan lambu,langgudu, dan sape. Bukan malah anggota polisi resort Bima yang hanya menjadi pelaksana tugas dijadikan tersangka," pungkas Lamen. [musashi]