Jakarta, Seruu.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar berharap vonis pembuat surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK), Masyhuri Hasan, dapat dijadikan pintu masuk bagi penyidik untuk mengungkap mafia pemilu secara keseluruhan. "Vonis pembuat palsu pintu masuk untuk ungkap secara keseluruhan perihal yang selama ini diduga terjadinya mafia pemilu," kata Akil, di Jakarta, Selasa (3/1).

Menurut Akil, dengan ada putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Mashyuri membenarkan terjadi adanya permainan mafia pemilu dalam pembuatan surat palsu putusan. "Ini menjawab problem kesulitan polisi tentang benar tidaknya surat palsu. Yang penting, konstruksi pembuat Surat palsu sudah ada," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Akil, tidak ada alasan lagi bagi para penyidik di kepolisian dengan perdebatan belum cukup bukti, tidak ada surat aslinya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis terdakwa kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) Masyhuri Hasan dengan hukuman satu tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Herdy Agusten menyatakan Masyhuri Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memalsukan surat.

Vonis yang diberikan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menuntut Masyhuri Hasan 18 bulan penjara karena sesuai fakta persidangan terbukti ikut bersama-sama membuat surat palsu MK. Masyhuri didakwa pasal 63 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang secara bersama-sama membuat surat palsu.

Dalam kasus ini, Masyhuri dianggap bersalah bersama-sama membuat surat palsu yang mengakibatkan putusan MK dapat ditafsirkan keliru oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan satu kursi DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I.

Surat palsu MK tersebut digunakan oleh KPU sebagai dasar dalam rapat pleno untuk menentukan kursi anggota DPR dari salah satu partai yaitu Partai Hanura secara keliru yang tentunya putusan KPU yang salah atau keliru tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu partai yang seharusnya berhak atas kursi di DPR yaitu dari Partai Gerindra.

JPU mengungkapkan bahwa perbuatan Masyhuri bersama dengan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein dengan membuat surat Nomor 112/PAN.MK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang berisi tentang penjelasan yang tidak sesuai dengan putusan MK Nomor 84/PHPU.C/VII/2009 tentang perselisihan pemilu DPR di Dapil Sulawesi Selatan I.

Surat tersebut mengakibatkan KPU dalam rapat pleno 21 Agustus 2009 yang dipimpin Andi Nurpati menyatakan Hanura mendapatkan satu kursi untuk calon terpilih, Dewie Yasin Limpo. Dengan keputusan yang keliru akibat adanya surat palsu tersebut lembaga KPU akan digugat oleh partai-partai peserta pemilu yang merasa dirugikan KPU.

JPU juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa juga dapat menurunkan citra/nama baik KPU, juga MK sebagai lembaga penegak hukum dapat kehilangan kepercayaan masyarakat. [ms]