Anna Luthfi (Yudi/Seruu.com)

Surabaya, Seruu.com - Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Jatim karena merangkap jabatan sebagai ketua Karang Taruna Jatim oleh Koalisi Warga Jatim Menggugat, anggota Komisi B DPRD Jatim Anna Luthfi  merasa tak gentar atas laporan tersebut. Bahkan terkesan enggan menanggapi laporan.

Saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (7/5/2012), Anna Luthfi yang juga adik kandung Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ini mengatakan kalau disoal alasan laporan tersebut adanya kekawatiran penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 450 juta dan adanya intervensi ke eksekutif sebagai anggota dewan hal tersebut tidak ada bukti kuat yang dijadikan acuan atas laporan tersebut.

”Memang Karang Taruna dapat anggaran 450 juta dari Dinas Sosial Jatim tapi secara teknisnya karang taruna tidak punya dana sebesar itu. Kami hanyalah konseptor saja sedangkan pelaksananya adalah Dinas social saja,” jelasnya saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (7/5/2012).

Anna Luthfi justru mengungkapkan jika nantinya anggaran 450 juta untuk Karang taruna tersebut dipersoalkan maka karang taruna Jatim siap tidak menerima anggaran tersebut.

”Silahkan dicoret anggaran itu. Karang Taruna Jatim siap berdiri sendiri tanpa ada anggaran dari APBD Jatim,” terangnya. Anna Luthfi  menyayangkan adanya laporan dari Koalisi Warga Jatim Menggugat tersebut  karena banyak organisasi kepemudaan yang terang-terangan mendapat bantuan dana dari APBD dan ketua DPDnya juga anggota DPRD.

”Lihat itu KNPI Jatim yang sudah jelas dapat dana dari APBD Jatim dan ketua DPD KNPI Jatim juga anggota DPRD Surabaya. Kenapa tidak dipersoalkan dan kenapa karang taruna saja yang dipersoalkan. Ada kepentingan tertentu saja tampaknya ada laporan itu,” tandasnya. [Yud]


KTU Sat Pol PP Bangkalan di Sandra THL Yang Tak Masuk Verifikasi K1

Bangkalan, Seruu.com - Efek pasca di umumkannya hasil verifikasi tenaga harian lepas (THL) yang masuk katagori satu (K1) di lingkungan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan, kepala tata usaha (KTU) Sat Pol PP setempat M. Purnomo Mukti Senin (7/5/2012), di sandra oleh para THL yang bekerja di SKPD Sat Pol PP ke salah satu ruangan. Mereka kecewa dan kesal atas tidak masuknya ke verifikasi katagori satu (K1).

THL di SKPD Sat Pol PP Bangkalan yang di ajukan sebanyak 140 orang THL, sedangkan yang lolos verifikasi hanya14 orang THL. Sehingga mereka yang tidak lolos melakukan penyandraan dan mogok kerja. Sebab, KTU tersebut sebelumnya di indiaksikan banyak memberi harapan pada para THL yang diajukan masuk K1 sudah lolos semua.

Ratusan THL Sat Pol PP yang tidak lolos K1 tersebut tidak hanya menyandra KTU yang selaku pengajuan pemberkasan, namun mereka juga sempat membanting-banting meja kerja dan beberapa lemari juga terkena amukan, sehingga suasana di kantor Sat Pol PP sempat gaduh dan memanas.

Menanggapi permasalah tersebut, Sekretatis Deareh (Sekda) pemerintah kabupaten Bangkalan. Syaiful Djamal mengatakan, adanya THL yang tidak lolos ke K1 khsusnya di SPKD Sat Pol PP pihaknya mengaku sudah berjuang sedemikian rupa untuk bisa masuk verifikasi K1. Namun, yang turun dari hasil verifikasi Men Pan dan KBN sudah dinyatakan tidak lolos pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

“Ketika ada yang tidak masuk yang paling kecewa adalah Pemkab, dimana Pemkab sebenarnya ingin sebanyak-banyaknya bisa di tampung oleh pemerintah pusat untuk masuk K1, namun itu hasil yang sudah di umumkan dan tidak perlu khawatir bagi yang tidak lolos itu secara otamatis sudah masuk ke THL katagori dua (K2),” ungkapnya. [mif]